Home Headline Akankah Kewajiban Sertifikasi Halal Beratkan UMKM, Menurut Anda?

Akankah Kewajiban Sertifikasi Halal Beratkan UMKM, Menurut Anda?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir kebijakan yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memberatkan UMKM itu sendiri. Dikhawatirkan kewajiban sertifikasi halal malah mengganggu laju pertumbuhan UMKM sehingga pasar domestik dibanjiri oleh produk UMKM luar negeri.

Akankah Kewajiban Sertifikasi Halal Beratkan UMKM, Menurut Anda?

Dikhawatirkan kewajiban sertifikasi halal malah mengganggu laju pertumbuhan UMKM sehingga pasar domestik dibanjiri oleh produk UMKM luar negeri. Dengan adanya tambahan prosedur penerbitan label halal, terang Lukmanul, beban biaya yang harus ditanggung para pelaku UMKM semakin besar.

VIDEO PELENGKAP (tak terkait berita)

GKNNEWS.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir kebijakan yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memberatkan UMKM itu sendiri.

Dikhawatirkan kewajiban sertifikasi halal malah mengganggu laju pertumbuhan UMKM sehingga pasar domestik dibanjiri oleh produk UMKM luar negeri.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai 17 Oktober 2019 nanti akan mewajibkan seluruh produk, termasuk produk UMKM harus bersertifikat halal.

“Jadi kebijakan penerapan sertifikasi halal itu harus ditilik. Bukan hanya sekedar kesiapan, tapi dampak dari penerapan itu apakah bisa meningkatkan laju pertumbuhan UMKM atau tidak,” ujar Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim beberapa waktu lalu.

Menurut Lukmanul yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, satu UMKM harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.500.000 untuk bisa memperoleh sertifikat halal.

Dengan adanya tambahan prosedur penerbitan label halal, terang Lukmanul, beban biaya yang harus ditanggung para pelaku UMKM semakin besar.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah untuk lebih ikut terlibat di dalamnya.

“Itu pasti berat untuk UMKM. Makanya kita dulu mendorong undang-undang itu. Tujuannya agar pemerintah punya pintu masuk dalam ikut campur, dalam konteks salah satunya adalah membantu pembiayaan,” terang Lukmanul.

Seperti dilansir KR Jogja, berdasarkan data MUI hingga 2018 lalu, terdapat sebanyak 11.249 perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal.

Mayoritas merupakan perusahaan-perusahaan besar. Proses penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan MUI membutuhkan waktu 43 hari. (*)

VIDEO PELENGKAP (tak terkait berita)

LINK SUMBER ARTIKEL + FOTO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here