Home UMKM Benarkah Pemerintah Pro Pelaku UMKM? Ini Jawabannya

Benarkah Pemerintah Pro Pelaku UMKM? Ini Jawabannya

Benarkah Pemerintah Pro Pelaku UMKM? Ini Jawabannya

GKNNEWS.COM, SURABAYA – Ada kabar gembira untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terbaru adalah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Isinya adalah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di JX International (Jatim Expo) Surabaya.

“Dengan tarif 0,5% PPh Final ini menstimulus usaha mikro dalam Revolusi Industri 4.0 yang sedang berjalan saat ini,” kata Jokowi di hadapan 2.000 peserta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Timur yang menghadiri acara peluncuran ketentuan baru tersebut. Beleid baru ini diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

PP Nomor 23 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

Ada dua pokok perubahan dalam peraturan yang dinantikan lama oleh para pelaku UMKM ini.

Pertama, ada penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Dan kedua, pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun, dan untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama tiga tahun.

Kebijakan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Selain itu, dengan pemberlakuan PP ini akan memberi tiga keuntungan besar bagi pelaku UMKM. Keuntungan Pertama adalah beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Keuntungan Kedua adalah pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Dan keuntungan Ketiga adalah memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajiib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Semoga ke depan akan semakin banyak pelaku UMKM yang sukses mengembangkan bisnisnya sekaligus bergairah untuk menjadi wajib pajak teladan dalam melaksanakan hak dan seluruh kewajiban pajaknya. Selamat menikmati fasilitas PP Nomor 23. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here